KawalSumut.Com – Perseteruan antara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani membuat heran publik. Pasalnya dua instansi yang seharusnya saling berkoordinasi malah saling menyalahkan.
Kejadian ini bermula saat Edy menyindir Bakhtiar mengenai kondisi Tapteng yang ia temui selama masa kampanye.
“Waktu saya mau jadi gubernur, dibawa saya sama relawan ke Tapanuli Tengah. Begitu saya masuk ke sana, orang miskin semua. Nggak jadi saya kampanye,” kata Edy di Aula Raja Inal Siregar kantor Gubernur, Jl Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (17/12).
Edy menuding Bakhtiar tidak sayang rakyat sehingga banyak masyarakat yang miskin dan tidak akan membantu Bakhtiar sebagai bupati Tapteng. Edy menyebut akan turun langsung ke masyarakat tanpa bupati.
“Memang saya tidak mau bantu bupati selama bupatinya dia (Bakhtiar), karena dia tidak sayang sama rakyat, saya akan turun langsung tanpa Bupati,” ujar Edy kepada wartawan di aula rumah dinas, Medan, Rabu (18/12/2019).
Tak terima dengan pernyataan Gubsu, Bupati sekaligus Wakil Bupati Tapteng angkat bicara. Bakhtiar kepada media bahkan membeberkan apa saja program yang telah terlaksana di Tapteng selama dirinya menjabat, dan balik mencerca Edy atas program apa yang telah dihadirkannya selama hampir satu tahun menjabat sebagai Gubsu dan menantang untuk dilakukan survei.
“Tolong tanya gubernur, selama beliau menjabat kurang lebih satu tahun apa yang dilakukannya untuk Sumatera Utara. Kami minta diadakan survei independen dilakukan dari pusat atau dari universitas di Sumatera Utara atau tim lain secara independen. Apa yang dilakukan gubernur selama dia menjabat, apa yang kami lakukan selama menjabat,” ucapnya.
Tak hanya menuduh tidak sayang rakyat, Edy juga menyinggung Bakhtiar yang tidak pernah hadir dalam kegiatan yang ia undang. Edy menjelaskan dirinya sudah satu tahun lebih mengundang tapi menurutnya Bupati Tapteng tidak pernah hadir.
“Tidak ada konflik, saya kan gubernurnya. Anak tidak boleh konflik sama ayahnya. Tetapi, setiap saya panggil saya undang untuk membicarakan pembangunan tidak pernah datang,” lanjut Edy.
Tudingan tersebut pun kembali dijawab oleh Bakhtiar yang berdalih bahwa undangan Edy hanya bersifat seremonial. Bakhtiar menyebut, ia pasti hadir jika kegiatan yang diselenggarakan menyangkut bantuan terhadap Tapteng, nyatanya Bakhtiar membeberkan bahwa hingga saat ini dalam APBD Tapteng tidak ada bantuan dari provinsi.
“Saya masih mengurus rakyat saya. Terkait apa? Hanya pemberian DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran), kalau pemberian DIPA-nya saya dipanggil, DIPA itu otomatis masuk. Daripada saya habis ongkos ke sana. Kecuali ada bantuan provinsi ke Tapanuli Tengah, pasti saya datang. Silakan buka APBD, sampai sekarang tidak ada bantuan keuangan provinsi ke kabupaten kami dari Pak Edy. Jadi ngapain saya datang kalau cuma dengar pidato, cakap-cakap,” kata Bakhtiar.
Lalu sebenarnya siapa yang benar dan salah dalam konflik ini, masing-masing pihak memiliki pembenaran atas apa yang ditudingkan. Tiap-tiap daerah memiliki hak otonomi mereka yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam tiga asas, yakni desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Dalam asas desentralisasi bupati memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri pada urusan administrasi dan dalam asas dekonsentrasi, Gubernur memiliki kewenangan sebagai wakil dari pemerintah pusat ke kota/kabupaten, yang artinya program-program dari Presiden akan disampaikan melalui Gubernur.
Artinya dalam pelaksanaan tugas masing-masing, Gubernur dan Bupati harus saling berkoordinasi dalam perwujudan program-proram pusat ke daerah. Meski tidak memiliki garis koordinasi secara langsung karena Gubernur dan Bupati dipilih secara demokrasi oleh rakyat, namun keduanya memiliki tanggung jawab untuk saling bersinergi dalam memajukan masyarakatnya.
Untuk menyelesain perseteruan yang tak seharusnya terjadi tersebut, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting meminta Gubsu dan Bupati Tapteng untuk duduk bersama saling menyatukan persepsi.
“Jangan dipersoalkanlah, duduk bersamalah Gubernur sama Bupati. Ini kan semuanya kepentingan untuk masyarakat, untuk pembangunan, antara Gubernur dan Bupati kan mereka harus sinkron,” kata Baskami.
Baskami meminta Edy dan Bakhtiar sama-sama menurunkan egonya masing-masing. Perseteruan seperti ini tentunya tidak baik menjadi konsumsi publik.
“Jadi mungkin persamaannya belum ada, ya dicari persamaannya, jangan perbedaan yang ditonjolkan, nanti perbedaan yang ditonjolkan, masing-masing egonya kan siapa yang mau membangun,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Franky Partogi Sirait, Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara. Menurutnya Gubsu dan Bupati Tapteng tidak perlu saling menyalahkan karena menampilkan cerminan yang tidak baik di mata masyarakat.
“Tidak perlu saling menyalahi, apa lagi sampai menyerang pribadi. Itu kan cerminan yang tidak baik di mata masyarakat, mohon bersama-sama bupati dan gubernur mencari solusi permasalahan,” ujar pria yang akrab disapa Ogi tersebut.
