Jakarta,Kawalsimut.com.- Bendahara Umum Pengurus Wilayah Keluarga Besar Islam Indonesia ( PW KB PII Sumut ) menanggapi keras penundaan pengangkatan CPNS 2024 oleh Kementrian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang semula dijadwalkan bulan Maret 2024 untuk pengangkatan CPNS menjadi Bulan Oktober 2024, sedang untuk PPPK yang semula pada bulan Oktober 2024 menjadi Maret 2026.
Dimana hal tersebut menurut Ahaddin membuat sebagian besar calon ASN yang sudah lulus tidak dapat bekerja dan mendapatkan penghasilan sehingga mereka terkesan seperti memakan buah simalakama, sebab di tempat bekerja yang lama mereka tidak dapat melaksanakan tugas dengan alasan menunggu SK Pengangkatan.
“DPR dan Pemerintah jangan mempersulit rakyat yang mau mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Terlebih mereka juga tidak dapat penghasilan karena mengharapkan SK CPNS dan PPPK bisa segera turun dan terealisasi. Jadi seyogyanya pengangkatan itu harus kembali ke timeline awal”,ungkap Ahaddin kepada media lewat pesan aplikasi whatsaap. (10 Maret 2024)
“Keputusan Menteri ini sudah tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo bahwa pemerintah tidak ada niat sedikitpun mempersulit kehidupan rakyat. Jika demikian Menteri Rini harus mundur dari jabatannya karena bertindak tidak sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia”,tegas Ahaddin yang juga mantan Calon Legislatif DPR RI pada Pileg 2024-2029 lalu.
“Untuk itu kami berharap bapak Presiden Prabowo juga mendengarkan suara rakyat calon abdi negara ini. Sedangkan DPR sendiri mengatakan Kemenpan RB salah menginterpretasikan hasil Rapat Komisi II dengan Pemerintah, bahwa tidak ada hasil rapat penundaan jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK ini”,tutup Ahaddin yang juga mantan aktivis Pelajar Islam Indonesia ini di akhir kalimat.
(Irwansyah)
Caption : Bendahara Umum PW KB PII Sumut Ahaddin (Kiri) Bersama Dahnil Azhar Simanjuntak ( Tengah) dan Ketum PW KB PII Sumut, Irwan Supadi (Kanan)
